Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo

Nasional

News / Nasional

Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo

Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo

KEPONEWS.COM - Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjawab permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) yang diajukan calon anggota legislatif dari Pa...

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjawab permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) yang diajukan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga ponakan tokoh nasional Prabowo Subianto.

Absar Kartabrata, selaku kuasa hukum KPU RI, menyoroti setidaknya tiga hal dari gugatan sengketa di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III untuk DPR RI tersebut.

Pertama, legal standing atau kedudukan hukum pemohon, kedua, pengajuan permohonan yang sudah melewati batas waktu, dan ketiga sangkaan pengurangan suara.

"Kedudukan hukum untuk mengajukan merupakan parpol (partai politik,-red). Dalam permohonan a quo yang menjadi pemohon merupakan perseorangan calon anggota DPR Dapil Jakarta III atas nama Saraswati Djojohadikusumo," kata Absar, pada saat persidangan di ruang sidang panel I, Gedung MK, Selasa (16/7/2019).

Menurut dia, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum pada saat mengajukan permohonan karena mempersoalkan perolehan suara partai politik.

Anak Petani Solok Lulusan Terbaik Akpol, Boyong Ayah hingga Nenek Temui Presiden Jokowi di Istana

Dia menegaskan, hanya parpol mempunyai legal standing mengajukan permohonan sengketa terkait perolehan suara parpol. Ini sesuai dengan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Absar menegaskan, permohonan diajukan di luar tenggat waktu pengajuan perkara.

Semula, Partai Gerindra hanya mengajukan untuk sengketa pileg di Dapil DKI Jakarta II untuk DPR RI, Dapil VI DKI Jakarta untuk DPRD Provinsi, dan Dapil VII DKI Jakarta untuk DPRD Provinsi.

Namun, dia memaparkan, pada saat perbaikan permohonan tanggal 1 Juli 2019, pihak pemohon melakukan perbaikan dan mengajukan problem Dapil DKI Jakarta III.

"Menambah dapil baru yaitu Dapil DKI Jakarta III," ungkapnya.

Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo

Comments