Syarat Jadi Anggota Konsorsium Asuransi Aset Milik Pemerintah

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Syarat Jadi Anggota Konsorsium Asuransi Aset Milik Pemerintah

Syarat Jadi Anggota Konsorsium Asuransi Aset Milik Pemerintah

KEPONEWS.COM - Syarat Jadi Anggota Konsorsium Asuransi Aset Milik Pemerintah JAKARTA - Perusahaan asuransi di Indonesia membentuk Konsorsium Asuransi BMN untuk penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara (BMN). Konsorsium itu terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusaha...
Loading...

JAKARTA - Perusahaan asuransi di Indonesia membentuk Konsorsium Asuransi BMN untuk penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara (BMN). Konsorsium itu terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan reasuransi, di mana PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berperan sebagai ketua konsorsium.

Ketua Konsorsium Asuransi BMN Didit Mehta Pariadi memaparkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jikalau ingin menjadi anggota konsorsium. Diantaranya, mempunyai minimum modal sebesar Rp150 miliar, Risk Based Capital 120, dan rasio likuiditas 100%.

7 Alasan Kamu Harus Punya Asuransi Jiwa

"Ini ialah persyaratan dasar. Artinya dari 56 perusahaan ini bisa saja kedepannya ada yang enggak memenuhi persyaratan lagi, atau bisa jadi bertambah jumlah perusahaannya, jikalau perusahaan lain yang memenuhi persyaratan," ujar Didit yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo di Gedung DJKN Kemenkeu, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Asuransi

Selain persyaratan dasar, menurutnya ada ketentuan lain adalah kemampuan layanan perusahaan tersebut dalam merespons klaim. Menurutnya, proses klaim paling lambat 30 hari setelah disepakati besaran nilai klaim oleh kedua pihak. Ketentuan tersebut diatur langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Literasi Keuangan Rendah, Masyarakat RI Masih Awam Asuransi

"Jadi OJK bisa berikan teguran, denda, bahkan suspensi jikalau perusahaan asuransi tersebut tak penuhi ketentuan proses klaim," ujarnya.

Konsorsium Asuransi BMN pun telah melakukan penandatanganan kontrak payung dengan pemerintah melalui Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 18 November 2019 lalu. SPPA tersebut berisikan berita seputar data tertanggung, rincian objek pertanggungan, kondisi sekitar objek pertanggungan, tingkat risiko objek, dan jangka waktu asuransi.

Bonus Demografi 2030, CEO Sequis Life: Milenial Harus Siapkan Diri Agar Mandiri

Adapun BMN yang akan diasuransikan dalam tahap awal ini ialah gedung bangunan kantor, bangunan pendidikan, dan bangunan kesehatan, hal itu berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 253 Tahun 2019 wacana Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019.

Selanjutnya
Loading...

Comments