Standarisasi Kemasan Polos Rokok dan Mamin Perlu Dikaji

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Standarisasi Kemasan Polos Rokok dan Mamin Perlu Dikaji

Standarisasi Kemasan Polos Rokok dan Mamin Perlu Dikaji

KEPONEWS.COM - Standarisasi Kemasan Polos Rokok dan Mamin Perlu Dikaji JAKARTA - Pelaku usaha sektor industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman (mamin) tengah khawatir dengan kebijakan diberlakukannya aturan mengenai standarisasi kemasan polos atau plain pa...
Loading...

JAKARTA - Pelaku usaha sektor industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman (mamin) tengah khawatir dengan kebijakan diberlakukannya aturan mengenai standarisasi kemasan polos atau plain packaging. Hal tersebut dilakukan karena beberapa negara sudah mulai menerapkan.

Kasubdit Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Mogadishu Djati Ertanto mengatakan, pemerintah belum akan melakukan standarisasi plain packaging dalam waktu dekat. Pasalnya kedua sektor industri tersebut mempunyai porsi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

4 Industri Potensial RI Siap Bersaing di Global, Begini Penjelasannya

"Sehingga perlu ada kajian lebih lanjut agar wacana ini tidak merugikan bagi industri. Dan apabila ada regulasi yang memberikan dampak signifkan, tidak akan luput dari assessment. Kalau plain packaging masih jauh," ujar dia di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Belanja

Menurut dia, industri mamin mempunyai kontribusi sebesar 36% terhadap PDB. Sementara industri hasil tembakau mempunyai porsi sekitar 6%.

"Kami (pemerintah) saat ini memang sudah mempunyai kebijakan mengenai pengaturan desain terhadap produk hasil tembakau. Di mana dalam salah satu beleid Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 wacana Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, industri hasil tembakau harus memasukan komposisi peringatan gambar berbahaya sebesar 40%," jelas dia.

Hari Radio Nasional, Ini Daftar Penyiar dengan Bayaran Termahal

Namun, lanjut dia, pemerintah perlu berhati-hati untuk mengeluarkan aturan baru. Karena aturan yang belum dikaji secara mendalam dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

"Jadi, dampaknya tidak hanya ke sektor ekonomi, tapi juga ke sektor lain," ungkap dia.

Selanjutnya
Loading...

Comments