Sri Mulyani Terbitkan Aturan Tarif Nol Pungutan Ekspor CPO, Apa Isinya?

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Tarif Nol Pungutan Ekspor CPO, Apa Isinya?

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Tarif Nol Pungutan Ekspor CPO, Apa Isinya?

KEPONEWS.COM - Sri Mulyani Terbitkan Aturan Tarif Nol Pungutan Ekspor CPO, Apa Isinya? JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2018. B...


JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2018.

Beleid ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 4 Desember 2018, sekaligus menggantikan aturan sebelumnya dalam PMK Nomor 81 Tahun 2018 perihal Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Kementerian Keuangan.

"PMK-nya sudah saya tanda tangani. Sesuai dengan rapat di Kemenko Bidang Perekonomian mengenai situasi harga CPO sekarang ini dilakukan kebijakan untuk pungutan ekspor tarifnya nol," kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/12/2018).

Kampanye Hitam Ganggu Perdagangan di Industri Sawit

Dalam beleid itu, tertulis kalau harga CPO di bawah USD570 per ton maka tidak ada pungutan ekspor. Sementara jikalau harga CPO membaik kemudian berada di kisaran USD570 hingga USD619 per ton maka dikenakan pungutan USD25 per ton.

Adapun jikalau harga CPO berada di atas USD619 per ton maka dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar USD50 per ton.

"Jadi kalau ada perubahan kenaikan harga (CPO) lagi, maka tarif akan dilakukan penyesuaian mengacu pada PMK," kata dia.

Harga Anjlok, BCA Selektif Kasih Kredit ke Industri Sawit

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, kebijakan ini mempertimbangkan harga CPO yang terus mengalami penurunan. Harga CPO tengah anjlok hingga kini menyentuh angka USD410 per ton.

"Jadi ini perlu segera dikeluarkan (PMK Nomor 123 Tahun 2018) alasannya adalah harga CPO yang sudah terlalu rendah. Semenjak 26 November semua eksportir pelaku usaha menunggu kapan kejelasan keluar, mereka menahan ekspor tunggu kepastian adanya aturannya," jelas dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian.

Maka dengan adanya aturan ini diharapkan para pelaku usaha sawit tidak lagi merasa terbebankan dengan pungutan tersebut di tengah anjloknya CPO.

"Mudah-mudahan dengan dikeluarkan aturan ini repsons cukup positif, daya saing CPO cukup bagus, dan seiring ini harga mulai naik jadi ekspor terbantu," katanya.

(fbn)

Comments