Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix

Nasional

News / Nasional

Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix

Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix

KEPONEWS.COM - Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix Copyright (c) 2016 TEMPO.COfotoJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini seluruh negara tengah menghadapi kesulitan menarik pajak untuk perusahaan digital, seperti Google, Facebook, A...
Loading...
Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix
Copyright (c) 2016 TEMPO.CO
foto

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini seluruh negara tengah menghadapi kesulitan menarik pajak untuk perusahaan digital, seperti Google, Facebook, Amazon, dan, Netflix. Menurut dia, pembahasan pajak digital itu disampaikan negara-negara anggota G20 dalam pertemuan baru-baru ini di Jepang.

"Yang pusing menghadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix, itu tidak hanya kita tapi seluruh dunia pusing.

Karena company-nya tidak ada di negara kita, namun dia mendapatkan revenue yang efektif," ujar Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa petang, 11 Juni 2019.

Lantaran perusahaannya tak ada di Indonesia, Sri Mulyani mengatakan pajak dalam undang-undang dan perjanjian pajak internasional yang mengatur badan usaha tetap atau BUT sulit diaplikasikan.

Semestinya, ucap dia, sistem pajak khususnya pajak digital tidak hanya didasari physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha ke negara-negara.

Apalagi, saat ini pengguna internet telah berkembang. Dari 260 juta populasi penduduk, 100 juta di antaranya merupakan pengakses Google, Netflix, Amazon, Facebook, dan situs sejenisnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan saat ini negara-negara anggota G20 telah bersepakat melakukan redefinisi dari BUT atau permanent establishment. "Dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain pemerintah merupakan membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence," ucapnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebut tantangan lain merupakan mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan cara bagaimana mengalokasikan hak perpajakan; terutama formula dan dasar perhitungannya.

Sri Mulyani memandang pembahasan pajak digital ialah sebuah kemajuan dalam kerja sama internasional. "Kemajuan yang paling penting ialah kerja sama perpajakan internasional, terutama untuk perpajakan digital," ucapnya.

Loading...

Comments