Soal Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret: Enggak Adil

Nasional

News / Nasional

Soal Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret: Enggak Adil

Soal Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret: Enggak Adil

KEPONEWS.COM - Soal Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret: Enggak Adil TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Sekjen PDI Usaha Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (24/1/2020). Hasto diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pergant...
Loading...
Soal Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret: Enggak Adil

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sekjen PDI Usaha Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (24/1/2020). Hasto diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR tahun 2019-2024 dengan terduga pihak swasta Saeful. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Koordinator Tim Hukum PDI Usaha (PDIP), I Wayan Sudirta menilai tak adil bila Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dilibatkan dalam kasus suap Harun Masiku.

Bahkan, Hasto Kristiyanto telah menjalani pemeriksaan atas kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2020 tersebut.

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta menganggap ada unsur politik dalam kasus yang menyeret Harun Masiku.

Disebutnya, KPK kerap menangkap kader PDIP pada saat partai tersebut tengah menjalani acara besar.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (23/1/2020).

"Apa salahnya PDI Usaha kalau setiap kongres dan Rakernas ada anggotanya yang diciduk?," tanya Sudirta.

"Apa ini kebetulan sampai empat kali? Pasti tidak."

Lantas, Sudirta menyinggung kronologi kasus suap Harun Masiku.

Disebutnya, KPK juga sengaja membongkar kasus tersebut saat PDIP tengah menjalani kegiatan partai.

"Saya buktikan yang terakhir, penyadapan seharusnya menurut penjelasan KPU semenjak 2019 sudah disadap," kata Sudirta.

Comments