Setuju dengan PDIP, Pengamat Minta Parpol Lain Harus Terima Bila Menterinya Dievaluasi Presiden

Nasional

News / Nasional

Setuju dengan PDIP, Pengamat Minta Parpol Lain Harus Terima Bila Menterinya Dievaluasi Presiden

Setuju dengan PDIP, Pengamat Minta Parpol Lain Harus Terima Bila Menterinya Dievaluasi Presiden

KEPONEWS.COM - Setuju dengan PDIP, Pengamat Minta Parpol Lain Harus Terima Bila Menterinya Dievaluasi Presiden JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyokong langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai masuk akal. Pengamat politik...

JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyokong langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai masuk akal.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar mengatakan, semua partai politik harus terima bila menteri yang duduk di kabinet pemerintahan dievaluasi oleh presiden.

"Apa yang disampaikan hasto ada benarnya juga. Bahwa setiap partai politik harus legowo bila menterinya dievaluasi. Semua menteri yang berasal dari partai politik ketika dievaluasi mereka harus siap dengan itu," kata Idil, Kamis (2/7/2020).

Idil mengatakan, teguran dan amarah Presiden Jokowi kepada jajaran menterinya dalam rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle atau pergantian menteri.

Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad ini menilai, pidato Jokowi ialah klimaks dari kejengkelan presiden terhadap kinerja para pembantunya yang tidak mempunyai terobosan dalam menangani pandemi covid-19.

Padahal harapannya, para menteri bisa bekerja ekstra keras dan kreatif di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Memang ada kecenderungan ke arah sana (reshuffle) alasannya adalah menurut saya pidato kemarin merupakan klimaks bahwa presiden sudah begitu gemas dengan kinerja para pembantunya di kabinet," kata Idil.

Idil mengatakan, reshuffle kabinet ialah hak prerogatif presiden. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari partai politik sekecil apapun.

Sebagaimana dicontohkan PDIP, Idil mengatakan semua partai harus legowo bila menterinya dievaluasi. Hal itu dilakukan demi efektifitas kinerja pemerintahan.

"Mungkin akan ada konsekuensi politik terhadap dukungan partai. Tapi yang penting bagi saya kinerja kabinet itu efektif dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Apalagi ini periode kedua presiden yang tidak berfikir untuk mencalonkan lagi. Jadi all out saja dengan program dan visi misinya," ucap Idil.

Setuju dengan PDIP, Pengamat Minta Parpol Lain Harus Terima Bila Menterinya Dievaluasi Presiden

Comments