Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020

Nasional

News / Nasional

Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020

Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020

KEPONEWS.COM - Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020 Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo membuka acara rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pe...

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo membuka acara rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Acara yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta itu dalam rangka mengawal program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu diantaranya telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN).

"Ini dalam rangka mengawal program prioritas Presiden yang telah disampaikan maupun yang telah tertuang RPJMN, sehingga tugas pengawas merupakan mengawal supaya program prioritas Presiden itu dapat dilaksanakan oleh daerah. Baik itu dalam rangka mencapai sasaran makro ekonomi nasional maupun sasaran ekonomi daerah," ujarnya.

Kemendagri Tandatangani PKS Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Dengan BSSN

Sekjen Kemendagri menyebutkan lima program yang akan dilakukan Kemendagri untuk awasi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di daerah.

Adapun lima program yang dimaksud, yaitu; pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

"Pembanguan SDM untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih terampil, menguasai IPTEK dan melalui kerja sama Industri bertalenta global," ujar

Terkait pembangunan infrastruktur, Sekjen memaparkan perlunya konektivitas baik itu infrastruktur pelayanan dasar, maupun infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

"Yang ketiga, kaitannya penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law dan juga supaya investasi bisa berjalan di daerah, membuka lapangan kerja, dan bisa memanfaatkan bonus demografi yang kita sedang hadapi," ujarnya

Dalam penyederhanaan birokrasi, Sekjen mengatakan perlu adannya evaluasi terhadap mekanisme proses sehingga tidak yang berbelit-belit.

"Proses yang berbelit-belit, yang panjang, harus dipangkas untuk memudahkan investasi dan tentunya merupakan untuk percepatan memberikan pelayanan publik dan perizinan serta penyederhanaan eselonisasi," lanjutnya

Adapun masalah transformasi ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan pengalihan dari bertumpu pada SDA menjadi daya saing manufaktur untuk mengoptimalkan potensi desa menjadi pertumbuhan daerah.

"Jadi daya saing manufaktur dan jasa modern untuk memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi daerah merupakan mengoptimalkan potensi desa menjadi pertumbuhan di daerah," tutupnya.

Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020

Comments