Revisi UU BI, Menkeu Bakal Jadi Ketua Dewan Kebijakan Makro

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Revisi UU BI, Menkeu Bakal Jadi Ketua Dewan Kebijakan Makro

Revisi UU BI, Menkeu Bakal Jadi Ketua Dewan Kebijakan Makro

KEPONEWS.COM - Revisi UU BI, Menkeu Bakal Jadi Ketua Dewan Kebijakan Makro JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 perihal Bank Indonesia (BI). Adapun dalam dokumen yang bakal...

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 perihal Bank Indonesia (BI).

Adapun dalam dokumen yang bakal disahkan oleh DPR ini mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penataan kembali.

Adapun, terhadap Bank Indonesia agar bisa menetapkan kebijakan moneter secara menyeluruh dan teroordinasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan ekonomi negara.

"Ini menjawab tantangan perekonomian ke depan dalam menghadapi globalisasi ekonomi bahwa saat ini kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga saja sehingga hal itu belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dandan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tulis dokumen yang diterima di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Lalu, dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi "pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8".

Sri Mulyani Lantik 6 Pejabat Tinggi Pratama Kemenkeu

Selanjutnya

Comments