Pengembang hingga Perbankan Didesak Implementasikan Aturan Rumah Murah

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Pengembang hingga Perbankan Didesak Implementasikan Aturan Rumah Murah

Pengembang hingga Perbankan Didesak Implementasikan Aturan Rumah Murah

KEPONEWS.COM - Pengembang hingga Perbankan Didesak Implementasikan Aturan Rumah Murah JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pengembang dan perbankan bisa segera melakukan penyesuaian dan implementasikan perubahan kebijakan terkait pembiayaan peru...
Loading...

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pengembang dan perbankan bisa segera melakukan penyesuaian dan implementasikan perubahan kebijakan terkait pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini untuk mendorong percepatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo memaparkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPT Nomor 13 Tahun 2019 wacana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Di mana telah dilakukan beberapa perubahan ketentuan, antara lain persyaratan uang muka yang semula minimal 5% menjadi 1%.

61% Milenial Belum Punya Rumah, Terjebak Sistem Ngontrak

Kemudian, lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal 6 bulan menjadi 3 bulan, perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari semula 20 hari kini menjadi 30 hari. Lalu relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkajian teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Rumah

"Saya harapkan kerja sama Bapak dan Ibu mitra pengembang dan bank pelaksana agar dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu yang tersisa tahun 2019 ini," ujarnya dalam pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Kekurangan Rumah, Milenial Diminta Jadi Pengusaha Properti

Tak hanya itu, Wempi juga minta pengembang bisa segera mengimplementasikan aturan baru dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013 Tahun 2019 perihal Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh Melalui BP2BT. Dalam aturan itu ditetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal 6 meter menjadi paling rendah 5 meter untuk siteplan yang telah disetujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

"Melalui IPEX 2019, saya harapkan akan dapat mempercepat penyerapan subsidi perumahan sehingga anggaran dapat terserap secara optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Selanjutnya

Comments