Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu

Spots & Destinasi

Travel / Spots & Destinasi

Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu

Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu

KEPONEWS.COM - Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum wacana hasil pemilu 2019, sebagaimana yang diumumkan pada Senin tengah malam. Haedar mengingatka...
Loading...

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum wacana hasil pemilu 2019, sebagaimana yang diumumkan pada Senin tengah malam.

Haedar mengingatkan, keputusan KPU RI merupakan keputusan yang konstitusional, dan karena itu semua pihak wajib menghormati ketetapan itu. Kalau ada yang keberatan, tentu harus disampaikan pula melalui cara-cara yang konstitusional.

"Semua pihak, warga bangsa, dan komponen bangsa, serta kekuatan politik dan seluruhnya, itu harus menghormati keputusan KPU. Jadi harus menghormati keputusan KPU itu sebagai keputusan konstitusional," ujar Haedar usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Jikalau ada pihak yang menemukan pelanggaran pemilu, cara paling konstitusional ialah mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu pula Mahkamah harus menindaklanjuti keberatan atau aspirasi masyarakat.

"[Mahkamah Konstitusi] jangan menutup mata dari aduan yang menyangkut pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Kami percaya MK menjalankan tugas konstitusional dengan cara konstitusional, adil, dan ada moralitas," katanya.

Mengenai masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya terhadap hasil penetapan KPU agar melakukan cara yang sesuai aturan dan konstitusional. Masyarakat yang tak puas dengan hasil pemilu diimbau tak melakukan tindakan anarkis dan merugikan keutuhan bangsa dan negara.

Dia juga mengingatkan aparat keamanan agar profesional dalam tugasnya, termasuk dalam memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka. "Kepada aparat dalam menyikapi aspirasi yang berkembang itu, itu juga harus seksama sesuai konstitusi dan tidak represi."

"Kami juga mengimbau [dan] mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, dewasa, dan menghormati keputusan konstitusional ini seraya menciptakan situasi yang tenang dan bersatu," ujar Haedar.

Jangan korbankan persatuan

Rapat Pleno Rekapitulasi Pilpres 2019 KPU

Ini Dia 7 Poin Hasil Keputusan KPU Soal Pemilu 2019

Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Gugat Hasil Pemilu ke MK

Spanduk Prabowo-Sandi di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

KPU Umumkan Kemenangan Jokowi, Prabowo Kumpulkan Partai Koalisi

Di tempat terpisah, Cendekiawan Muda Muhammadiyah menggelar Seruan Kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi terkini atas gejolak politik terutama setelah pengumuman hasil pemilu.

Sejumlah pegiat Cendekiawan Muda Muhammadiyah menggelar Seruan Kebangsaan di kam

Juru bicara CMM Pradana Boy mengatakan, persatuan merupakan sesuatu yang amat mahal dan terlalu mahal untuk dikorbankan. Dia berharap masyarakat menghormati proses demokrasi dan tak mengorbankan persatuan hanya demi kepentingan politik.

"Jangan korbankan persatuan. Sekali persatuan dikorbankan maka pemulihannya akan sangat lama, bisa ratusan tahun, atau justru tak bisa dipulihkan," kata Pradana.

Dia mengaku telah menganalisis fenomena terkini. Menurutnya, kebenaran faktual tidak lagi merupakan kebenaran sejati. Sebaliknya, kebenaran telah digantikan dengan pembenaran atas opini, propaganda, pandangan, analisis, atau gosip bohong.

"Tingkat kepercayaan kepada yang dianggap benar, dan bukan kepada kebenaran faktual telah menjadikan wibawa lembaga-lembaga negara yang berkompeten dalam memproduksi berita pada bidang tertentu menurun. Bahkan, kini muncul kecenderungan bahwa lembaga-lembaga negara tak lagi dihormati, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari konspirasi jahat menghancurkan bangsa," ujarnya.

Baginya, semua pemuka agama berkewajiban juga mengurangi atau mencegah potensi konflik sosial, bukam justru terlibat dalam pusaran konflik. Belakangan, katanya, tidak sedikit tokoh agama yang menjadi bagian dari konflik, alih-alih menjadi kekuatan perekat, justru sering mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak agamis.

Loading...
Loading...

Comments