Mimpi Merdeka Sinyal, antara Tol Langit dan Satelit Satria

Tekno & Gadget

Updates / Tekno & Gadget

Mimpi Merdeka Sinyal, antara Tol Langit dan Satelit Satria

Mimpi Merdeka Sinyal, antara Tol Langit dan Satelit Satria

KEPONEWS.COM - Mimpi Merdeka Sinyal, antara Tol Langit dan Satelit Satria Konsep Merdeka Sinyal yang menjadi 'jualan' Joko Widodo (Jokowi) sewaktu kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai belum terealisasi. Palapa Ring atau yang dikenal sebagai Tol Langit, memang...

Konsep Merdeka Sinyal yang menjadi 'jualan' Joko Widodo (Jokowi) sewaktu kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai belum terealisasi. Palapa Ring atau yang dikenal sebagai Tol Langit, memang sudah diresmikan semenjak Oktober 2019. Tapi hasilnya diklaim belum mempunyai kemajuan yang signifikan.

Sementara itu, pemerintah juga lagi membangun Satelit Indonesia Raya (Satria). Satelit ini rencananya akan mengorbit pada 2022 memakai teknologi high throughput satellite (HTS) dengan kapasitas frekuensi 150Gbps, serta mempunyai frekuensi Ku-Band.

Satria memakai skema pembayaran ketersediaan layanan (Avaibality Payment/AP) selama 15 tahun. Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Berita (Bakti) bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebaiknya saat ini meningkatkan utilisasi Palapa Ring, ketimbang mengorbitkan Satelit Satria.

Selain urgensi yang sejauh ini belum diungkapkan secara detail oleh pemerintah, Bakti mengalami defisit anggaran pada tahun ini. "Lebih baik maksimalkan pemanfaatan Palapa Ring yang saat ini utilisasinya masih rendah. Perlu dievaluasi, di-hold dulu. Jangan nurutin gengsi," kata dia di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Ilustrasi satelit.

Jikalau mengorbit sesuai rencana, Satria akan mencakup sekitar 150 ribu titik tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nantinya, satelit ini dapat digunakan untuk menyokong beragam kebutuhan layanan telekomunikasi, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemerintah.

Nonot juga mengkritik pemerintah yang memakai konsultan untuk mendesain kebutuhan satelit. Ia mendesak supaya konsultan itu diuji kredibitasnya karena menyarankan Indonesia membangun tiga satelit.

Ia berharap pemerintah jangan hanya sebatas lisan, karena mereka harus mempunyai dokumen dan desain perencanaan seperti nama desa dan kecamatan. "Harus ada dokumen publik sebagai transparansi dan menunjukkan urgensinya. Palapa Ring sudah terlanjur jalan, sukseskan dulu. Jangan nambah masalah dengan Satelit Satria," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengaku, audit Satelit Satria perlu dilihat nantinya. Poin terpenting saat ini ialah pertimbangan pembangunan satelit itu apakah harus ditunda atau lanjut. Hal tersebut masih diulas oleh Ombudsman.

Keris Pangeran Diponegoro, Kiai Nogo Siluman.

Kesaksian Doktor Sejarah UI Soal Keris Keramat Diponegoro di Jokowi

Presiden Jokowi dan Raja Belanda melihat Keris Pangeran Diponegoro.

Fadli Zon Pernah Lihat Wujud Keris Pusaka Diponegoro Kiai Nogo Siluman

Keris Pangeran Diponegoro, Kiai Nogo Siluman.

Keris Pangeran Diponegoro di Jokowi Diduga Bukan Kiai Nogo Siluman

Indonesia 5G Ecosystem Conference 2020 di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Ini Sebabnya Jokowi 'Ngebet' Indonesia Pakai 5G

Raja Willem dan Ratu Maxima dari Belanda

Raja Belanda Willem Serahkan Keris Pangeran Diponegoro ke Jokowi

Kunjungan Raja Willem dan Ratu Maxima dari Belanda ke Istana Kepresidenan Bogor

Cucu Jokowi Sedah Mirah Imut Banget Sambut Raja dan Ratu Belanda

"Kalau masalah keuangan akan diserahkan ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) karena mereka yang lebih valid. Kalau kami strateginya. Apakah itu mau sewa penuh atau sewa terbatas," tutur dia.

Peta jalan raya internet di Indonesia

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menyebut ada dua tantangan soal Tol Langit. Pertama, belum adanya satu suara antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan.

"Pola pikir (mindset) perlu kita samakan sehingga penetap hukum, eksekutif pelaksana, dan eksekutif mempunyai relevansi yang sama," ungkap dia. Merdeka Sinyal yang didukung Tol Langit sudah menjadi Program Presiden Jokowi.

Dengan begitu apabila Jokowi sudah memastikan satu suara di semua kalangan, maka ia meminta Kementerian Keuangan untuk segera menyokong program tersebut. Kedua ialah tidak ada cukup anggaran.

Menurutnya, tidak ada cukup uang di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sementara uang yang diambil dari USO (Universal Service Obligation) juga tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur.

Dana USO dianggap sebagai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sehingga peruntukannya tidak 100 persen untuk sektor telekomunikasi. Oleh karena itu, definisinya harus disepakati dahulu antarkementerian dan lembaga.

Comments