KPPU Nilai Simplifikasi Cukai Rokok Buat Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

KPPU Nilai Simplifikasi Cukai Rokok Buat Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU Nilai Simplifikasi Cukai Rokok Buat Persaingan Usaha Tidak Sehat

KEPONEWS.COM - KPPU Nilai Simplifikasi Cukai Rokok Buat Persaingan Usaha Tidak Sehat JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tetap konsisten dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2018 yang telah mengakomodir perusahaan kec...
Loading...

JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tetap konsisten dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2018 yang telah mengakomodir perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing secara fair dan terbuka.

Asal tahu saja, saat ini pemerintah tengah berencana melakukan simplifikasi cukai (penyederhanaan layer cukai) dan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Penggabungan Produksi Rokok Diminta Dipercepat

Anggota Komisioner KPPU Kodrat Wibowo menilai, penyederhanaan layer dan penggabungan (produksi) diberlakukan, maka pilihan bagi pelaku usaha merupakan melakukan penggabungan (merger) atau akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar untuk dapat bertahan. Pilihannya menggabungkan diri atau mengubah pola produksi.

"Implikasinya, pelaku usaha berkurang. Ini dapat mengarah ke oligopolisasi. Oligopolisasi merupakan tingkat penguasaan pasar yang semakin terkonsentrasi pada segelintir pemain," tegasnya, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Rokok

Kodrat menegaskan, jikalau oligopolisasi terbentuk oleh aturan, dikhawatirkan akan lebih mudah terjadinya persekongkolan dalam penentuan harga maupun jumlah produk oleh segelintir pelaku industri.

Bila ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warning bagi kami, ujarnya.

Kemenperin Siapkan Regulasi Baru Produk Industri Hasil Tembakau

Kodrat menilai, persaingan usaha di IHT saat ini bersifat kompetitif. Karena itu, Kodrat meminta Kementerian Keuangan untuk berhati-hati membuat PMK baru terkait kebijakan cukai serta mempertimbangkan dengan matang agar tidak bersinggungan atau melanggar UU Larangan Oraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jangan sampai (PMK baru) mencederai banyak hal, termasuk kepentingan KPPU yang memastikan persaingan ini berjalan dengan baik, pungkasnya

Selanjutnya

Comments