KPK Periksa Anggota DPRD Kota Dumai Terkait Kasus Wali Kota Zulkifli Adnan Singkah

Nasional

News / Nasional

KPK Periksa Anggota DPRD Kota Dumai Terkait Kasus Wali Kota Zulkifli Adnan Singkah

KPK Periksa Anggota DPRD Kota Dumai Terkait Kasus Wali Kota Zulkifli Adnan Singkah

KEPONEWS.COM - KPK Periksa Anggota DPRD Kota Dumai Terkait Kasus Wali Kota Zulkifli Adnan Singkah JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakalan memeriksa Anggota DPRD Kota Dumai 2019-2024 Haslinar dalam kasus sangkaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) K...

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakalan memeriksa Anggota DPRD Kota Dumai 2019-2024 Haslinar dalam kasus sangkaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P tahun 2017 dan APBN 2018.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk terduga ZAS (Zulkifli Adnan Singkah, Wali Kota Dumai)," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Selain Haslinar, tim penyidik memanggil dua orang lainnya untuk bersaksi, adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai 2014-2017 Marjoko Santoso dan Anggota DPRD Kota Dumai fraksi Partai NasDem 2014-2019 Yusman.

KPK Tahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah di Rutan Polres Metro Jakarta Timur

Tersangka Wali Kota Dumai periode 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020). Zulkifli Adnan Singkah berstatus tersangka dalam dugaan suap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. Tribunnew/JeprimaTerduga Wali Kota Dumai periode 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020). Zulkifli Adnan Singkah berstatus terduga dalam sangkaan suap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. Tribunnew/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus ini, pada Selasa (1/12/2020) KPK telah memeriksa dua saksi untuk terduga Zulkifli, yaitu Kabag Pembangunan Setda Kota Dumai Muklis Susantri dan ibu rumah tangga Rahmayani.

"Para saksi didalami pengetahuannya mengenai sangkaan adanya sejumlah dana melalui transaksi rekening yang mengalir ke terduga ZAS," ungkap Ali.

Zulkifli Adnan Singkah ditetapkan sebagai terduga dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait DAK dan penerimaan gratifikasi pada 3 Mei 2019.

Pada perkara pertama, terduga Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Daerah Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Berita Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Yaya Purnomo berjalan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (23/5/2018). Yaya diperiksa sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWANKepala Seksi Pengembangan Pendanaan Daerah Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Berita Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Yaya Purnomo berjalan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (23/5/2018). Yaya diperiksa sebagai terduga Tindak Pidana Korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sedangkan pada perkara kedua, terduga Zulkifli diduga mendapatkan gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan terduga dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Comments