Komisi XI DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan

Nasional

News / Nasional

Komisi XI DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan

Komisi XI DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan

KEPONEWS.COM - Komisi XI DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan JAKARTA Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi menyokong penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Politikus PKB itu menilai RUU Cipta Kerja merupakan solusi menciptak...
Loading...

JAKARTA Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi menyokong penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Politikus PKB itu menilai RUU Cipta Kerja merupakan solusi menciptakan lapangan kerja baru sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air.

Kami menyokong RUU Cipta Kerja karena Indonesia membutuhkan deregulasi ekonomi besar-besaran agar memudahkan proses investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat dan membuka banyak lapangan kerja baru, ujar Fathan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dia memaparkan dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi relatif stagnan di angka 5%.

Meskipun tingkat pertumbuhan tersebut membuat kondisi ekonomi dalam negeri relatif stabil namun tidak bisa memberikan peluang besar bagi terjadinya lompatan ekonomi.

Salah satu analisa menyebutkan stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut karena minimnya investasi jangka Panjang yang masuk ke Indonesia.

Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dibahas Melalui Mekanisme Badan Legislasi DPR RI

Sebagian besar pemodal merupakan mereka yang ingin investasi dalam jangka pendek sehingga tidak berdampak pada terciptanya soliditas industrialisasi dalam negeri, jelasnya.

Fathan mengungkapkan para investor pasti akan berpikir dua kali bila ingin menanamkan modal dalam jangka Panjang di Indonesia.

Menurutnya hal itu wajar mengingat banyak sekali indikator daya saing Indonesia tidak terlalu mengembirakan.

Dia mencontohkan prosedur perizinan di Indonesia yang masih berbelit-belit.

Panjanganya birokrasi perizinan ini membuat terbukanya peluang terjadinya rente sehingga investor akan mengeluarkan biaya investasi dua kali lipat bila dibandingkan harus membuka usaha di negara lain.

Komisi XI DPR: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan

Comments