Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono
JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), HM Lukman Edy menyebut new normal merupakan kebijakan jalan tengah menjembatani masalah kesehatan dan ekonomi.
Menurutnya, adanya penerapan new normal maka masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan sasaran pencapaian yang baru.
Ia menilai, jangan lagi mengandaikan asumsi kondisi normal seperti pra covid-19, di mana kantor-kantor ramai, tempat parkir penuh, mal-mal meriah, kampus-kampus melimpah mahasiswa, sekolah-sekolah dipadati siswa dan jasa antar jemput menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan depan sekolah.
Lukman Edy: New Normal Jadi Peluang Bangkitnya Ekonomi Nasional
Semua pihak harus menyesuaikan diri dengan new normal ini. Tidak hanya instansi pemerintah, kantor-kantor, mal-mall tapi semua lapisan masyarakat , tegasnya
Ia melihat, di dalam protokol kesehatan yang telah diedarkan oleh pemerintah memang baru sebatas instansi, perkantoran, pusat perbelanjaan dan itupun masih sebatas pengaturan sosial distancing.
Menjelang New Normal, Driver Gojek Akan Memakai Sekat Pembatas
Pada pelaksanaannya nanti semua pihak dituntut untuk secara kreatif menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru.
"Sebagai contoh, kantor-kantor dalam menjalani aktifitas kerjanya harus membagi karyawannya dalam kategori usia, mana yang sebaiknya work from home dengan mana yang work at office," katanya.
Hadapi New Normal, PLN Batasi Perjalanan Dinas Pegawai
"Di sini dibutuhkan pola manajerial baru yang cerdas agar dengan pola kerja seperti ini produktifitasnya setara dengan operasional hari-hari biasa sebelum covid-19," ujar Lukman.
Ia menyebut, mungkin pada awalnya masyarakat belum terbiasa terkait new normal, masih butuh penyesuaian untuk pada akhirnya nanti menjadi budaya dan gaya hidup yang baru.
Selama proses ini berlangsung dibutuhkan penegakan hukum yang tegas. Paling tidak selama 1 tahun kedepan sampai dengan masyarakat menjadi terbiasa.
Kita butuh aparat yang tegas untuk mengingatkan, menegur bahkan memberi hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan . Apakah bisa? Saya yakin bisa! , tegasnya.
Toh selama ini misalnya orang-orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri, ke Singapura ke Eropa, mereka bisa tidak meludah di sembarang tempat, membuang sampah dengan tertib, karena mereka tahu resiko penegakan hukumnya tegas," pungkasnya.
Comments