Ini Sarana Infrastruktur yang Dibutuhkan Ibu Kota Baru

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Ini Sarana Infrastruktur yang Dibutuhkan Ibu Kota Baru

Ini Sarana Infrastruktur yang Dibutuhkan Ibu Kota Baru

KEPONEWS.COM - Ini Sarana Infrastruktur yang Dibutuhkan Ibu Kota Baru JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang...

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara adalah sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," menurut keterangan tertulis Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta, Senin (29/7/2019).

6.000 Kontraktor Siap Bangun Ibu Kota Baru, Ini Fakta Menariknya

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Lahan

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan banyak sekali fasilitas publik lainnya.

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, LPJK Siapkan 6.000 Kontraktor

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.

Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

Selanjutnya

Comments