Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen

Nasional

News / Nasional

Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen

Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen

KEPONEWS.COM - Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen JAKARTA - Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir angkat bicara mengenai pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membahas masalah Pertamina dan m...

JAKARTA - Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir angkat bicara mengenai pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membahas masalah Pertamina dan menuai komentar banyak sekali pihak.

Melihat Ahok, Inas teringat akan politikus Demokrat M. Nasir yang mencecar Dirut Inalum di DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya kedua sosok ini mempunyai gaya penampilan yang sama dalam berargumen dan punya tugas yang sama juga adalah pengawasan.

"Komisaris dan Parlemen sama-sama punya fungsi pengawasan. Pertamina merupakan BUMN yang diawasi oleh komisaris dan juga parlemen. Ketika kinerja Pertamina perlu dikritisi oleh komisaris, maka tugas komisaris ialah menasehati direksi dalam rapat tertutup. Tapi ketika Pertamina perlu dikritisi oleh parlemen, maka tugas perlemen buka suara di publik," ujar Inas, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Inas memaparkan alasan komisaris harus menasehati direksi di ruang tertutup ialah karena komisaris terikat juga dengan Undang-Undang No. 40/2007 wacana Perseroan Terbatas.

Dimana jikalau ada rahasia perusahaan yang terungkap dalam nasehat komisaris tersebut, maka tidak boleh dibuka ke publik karena bisa tersandung pidana.

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kolase tribunnews)

Dalam video tersebut, Inas menyoroti Ahok yang menyinggung mengenai lobi-lobi direktur kepada Menteri BUMN untuk pergantian jabatan.

Ahok menyebut semua Dewan Direksi Pertamina melakukan lobi ke menteri untuk pergantian direksi, dan emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahu dirinya.

Inas pun menyayangkan hal tersebut.

"Sangat disayangkan ternyata Ahok tidak memahami mekanisme pemilihan direksi yang sudah diatur dalam Inpres No. 9/2005 wacana Pengangkatan Direksi BUMN melalui TPA atau Tim Penilaian Akhir yang terdiri dari Presiden, Wapres, Menkeu, Men BUMN dan Mensekneg. Jadi menteri BUMN tidak bisa seenak udelnya menunjuk seseorang untuk menjadi direktur di BUMN," jelasnya.

Bongkar Aib di Pertamina, Ahok Singgung Utang dan Gaji Direksi

Comments