Hati-hati, Penyebar Hoaks Bakal Dipenjara dan Didenda

Nasional

News / Nasional

Hati-hati, Penyebar Hoaks Bakal Dipenjara dan Didenda

Hati-hati, Penyebar Hoaks Bakal Dipenjara dan Didenda

KEPONEWS.COM - Hati-hati, Penyebar Hoaks Bakal Dipenjara dan Didenda Laporan Wartawan Tribunnews, Glery Lazuardi JAKARTA - Penyebaran berita tidak benar atau hoaks meningkat selama pandemi virus corona atau Covid-19.Pada April 2020 lalu, Kementerian Komunikasi dan Inf...

Laporan Wartawan Tribunnews, Glery Lazuardi

JAKARTA - Penyebaran berita tidak benar atau hoaks meningkat selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Pada April 2020 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui siber drone menemukan 474 isu hoaks di banyak sekali platform digital.

Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran hoaks, pihak Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak secara mudah menyebarkan informasi hoaks atau bohong serta memosting ujaran kebencian hate speech di sosial media.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, masyarakat diminta tidak tergoda dan ikut menyebarkan gosip bohong atau hoaks yang hanya menimbulkan keresahan di publik.

Posting Gosip Hoaks Covid-19 di Facebook, Nasib Pemuda di Polman Sulbar Berakhir di Kantor Polisi

"Saya minta bantuan masyarakat, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sosial media. Hoaks serta ujaran kebencian terhadap pihak tertentu bisa dilaporkan, karena melanggar Undang-Undang Berita dan Transaksi Elektronik, kata Kombes Pol Yusri Yunus dalam diskusi virtual, Senin (29/6/2020).

Dia menegaskan pelaku penyebaran hoax dapat dijerat hukum.

Untuk itu, dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik ketika mendapat berita yang tidak jelas sumbernya.

"TNI-Polri dan Pemda bersama seluruh masyarakat siap untuk menghadapi segala macam kondisi apapun. Penyebar hoaks bisa dijerat dengan dengan Pasal 45 A ayat (1) UU Berita dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara," ujarnya.

Ombudsman Siapkan 3 Langkah Guna Mengantisipasi Maraknya Hoaks Saat Pilkada 2020

Sebelumnya, Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Anwar Rahman, menilai maraknya penyebaran hoaks karena masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dalam memberikan pendapat di sosial media.

Menurut dia, pengguna sosial media masih banyak yang belum dapat membedakan antara memberikan kritik dengan ujaran kebencian. Kritik sejatinya memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang bukan didasarkan kebencian terhadap orang.

Tergoda Hoaks Rapid Test Massal, Warga di Gowa Berlarian ke Kebun untuk Hindari Petugas

"Kritik berbeda dengan hujatan, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan. Fitnah dan ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Bahkan tidak sopan dan tidak bijaksana serta tidak bertujuan memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang, ujar Anwar.

Dia memaparkan fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik, yang di sosmed diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (penistaan dan fitnah).

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, di mana pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp 750 juta.

Kritik bukan suatu tindak pidana. Namun kritik yang dilakukan dengan menyebarkan fitnah, perasaan kebencian dan penghinaan dapat dipidana," katanya.

Hati-hati, Penyebar Hoaks Bakal Dipenjara dan Didenda

Comments