Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap

Nasional

News / Nasional

Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap

Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap

KEPONEWS.COM - Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyokong mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membongkar praktik korupsi kalau memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (...
Loading...

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyokong mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membongkar praktik korupsi kalau memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam tayangan Aiman di KOMPASTV, Aiman Witjaksono selaku pembawa acara berujar bahwa Fahri Hamzah pernah mengatakan keberhasilan korupsi ialah jikalau tidak ada lagi orang yang korupsi.

Diketahui, sebelumnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dikenal membongkar praktik korupsi para pejabat DKI.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa korupsi seharusnya memang harus dibongkar.

"Bagus dong, kalau itu memang korupsi yang sebenarnya ya harus dibongkar," ujar Fahri Hamzah, dilansir dari YouTube KOMPASTV, Kamis (21/11/2019).

Namun dirinya ingin korupsi yang dibongkar itu sesuai dengan audit, bukan dengan cara penyadapan.

"Kalau orang mengatakan saya tidak setuju orang membongkar bobrok, membongkar bobrok dalam demokrasi itu sesuai audit, bukan pakai ngintip (sadap), itu kekeliruannya," jelas Fahri.

Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). (Tangkap Layar KompasTV)

Menurut Fahri, membongkar praktik korupsi dengan penyadapan itu tidak menyelesaikan masalah.

"Kamu sadap orang itu tidak menyelesaikan masalahnya, nggak bisa, harus demokrasi, caranya audit," ungkapnya.

Dirinya menginginkan Ahok akan ditempatkan di perusahaan BUMN yang diduga melakukan korupsi.

Comments