Eks Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK

Nasional

News / Nasional

Eks Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK

Eks Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK

KEPONEWS.COM - Eks Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM periode 2013-2014, Siti Noor Laila mengatakan Perppu KPK tidak perlu dikeluarkan Presiden. Alasannya UU KPK yan...
Loading...

Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM periode 2013-2014, Siti Noor Laila mengatakan Perppu KPK tidak perlu dikeluarkan Presiden.

Alasannya UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR tidak mengurangi tugas dan wewenang KPK.

UU KPK yang baru saja disahkan tidak mengurangi tugas dan wewenang KPK, kalau tidak salah tercantum pada pasal 5,6, dan 7, ujar Laila ketika dihubungi via telepon oleh wartawan, Minggu(13/1012019).

UU yang saat ini kata Noor sudah memperkuat KPK dan tetap memposisikan lembaga antirasuah itu sebagai superbodi karena memang sudah demikian semenjak dilahirkan.

Setelah 17 tahun berjalan KPK perlu refleksi dan dievaluasi, kalahnya di 5 kali pra peradilan dan kasasi MA menunjukkan ada mekanisme yang tidak kuat di KPK. Kalah di praperadilan menunjukan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di KPK, ujar Noor.

Mekanisme pengawasan lanjut Noor justru bisa megurangi kemungkinan kekalahan tersebut bisa terjadi.

Karena ada pengawasan yang kuat sehingga prosedural dalam penyidikan dapat dijalankan sesuai aturan sehingga cukup kuat apabila harus menghadapi pra peradilan.

Pengawasan yang dilakukan terkait dengan penyadapan juga semakin memperkuat KPK untuk dapat melakukan penyadapan dengan menyokong prinsip-prinsip penegakan HAM. Penyadapan dilakukan untuk memperkuat tambahan alat bukti bukan mencari alat bukti. Posisinya jangan sampai terbalik, ujar Noor.

Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, tetapi apabila dilakukan berdasarkan UU dan untuk kebutuhan tertentu maka bisa dilakukan.

Eks Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK

Comments