Catatan Buruh 5 Tahun Jokowi-JK: Tenaga Kerja Asing, Gaji hingga PHK

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Catatan Buruh 5 Tahun Jokowi-JK: Tenaga Kerja Asing, Gaji hingga PHK

Catatan Buruh 5 Tahun Jokowi-JK: Tenaga Kerja Asing, Gaji hingga PHK

KEPONEWS.COM - Catatan Buruh 5 Tahun Jokowi-JK: Tenaga Kerja Asing, Gaji hingga PHK JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi dari 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu...
Loading...

JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi dari 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu berkaitan dengan pengupahan, tenaga kerja asing (TKA), serta pengawasan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Presiden Aspek Mirah Sumirat menyatakan, selama lima tahun terakhir terdapat beberapa beleid yang dinilai melemahkan buruh Indonesia. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 wacana Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Jelang Pelantikan Presiden, Ini Sederet Permintaan Pengusaha ke Jokowi

"Upah pekerja atau buruh semakin murah, dan itu menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat," ujar Mirah kepada Okezone, Jumat (18/10/2019).

Selain itu, dari sisi tenaga kerja asing yang menjadi catatan merupakan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.16 tahun 2015, menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.12 tahun 2013. Dalam aturan baru itu, menghilangnya aturan kewajiban tenaga kerja asing untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Jokowi

Catatan lainnya, revisi Permenaker No.16 Tahun 2015 menjadi Permenaker No.35 Tahun 2015, di mana menghapus ketentuan yang mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan 1 orang tenaga kerja asing untuk mempekerjakan minimal 10 orang pekerja lokal. Didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 wacana Penggunaan TKA, menggantikan Perpres No.72 Tahun 2014 wacana Penggunaan TKA Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Selanjutnya

Comments