Budayawan: Berdemokrasi, Masyarakat Tidak Boleh Lakukan Pengangkangan Hukum

Nasional

News / Nasional

Budayawan: Berdemokrasi, Masyarakat Tidak Boleh Lakukan Pengangkangan Hukum

Budayawan: Berdemokrasi, Masyarakat Tidak Boleh Lakukan Pengangkangan Hukum

KEPONEWS.COM - Budayawan: Berdemokrasi, Masyarakat Tidak Boleh Lakukan Pengangkangan Hukum JAKARTA - ?Budayawan Nahdlatul Ulama, Sastro Al Ngatawi mengatakan, sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menciptakan sebuah fenomena di masyarakat.Fenomena te...
Loading...

JAKARTA - ?Budayawan Nahdlatul Ulama, Sastro Al Ngatawi mengatakan, sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menciptakan sebuah fenomena di masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat dari turunnya massa ke jalan dalam mengawal kasus penistaan agama.

Menurut Sastro, turun ke jalan untuk memberikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

Namun, dirinya mengingatkan bahwa hendaknya ?dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi kita patut percaya pada hukum.

"Kita berkomitmen bahwa negara ini negara hukum, maka dalam berpendapat, dalam berekspresi menuangkan pemikiran jangan hingga lakukan pengangkangan terhadap hukum," kata Sastro ketika dihubungi, Sabtu (14/1/2017).

"?Jangan hingga lakukan trial by action, action dalam bentuk demokrasi yang dapat mempengaruhi atau memberian pressure pada persidangan," ujar Sastro.

?Menurut Sastro, iklim demokrasi di Indonesia dapat dikatakan berjalan baik apabila rasionalitas dan emosionalitas didistribusikan secara proporsional.

Dikatakannya, jikalau demokrasi belum pada titik proporsional maka hal tersebut hanya jadi media berlatih untuk masyarakat untuk menempatkan raasionalitas dan emosionalitas dalam pola pemikirannya.

"?Pemerintah harus menjaga integrasi sosial, kalau sudah dalam kondisi mengkhawatirkan dapat mengambil tindakan-tindakan. Tapi jangan hingga pemerintah lakukan abuse of power, ini baru akan tumbuh budaya yang sehat," katanya.

Budayawan: Berdemokrasi, Masyarakat Tidak Boleh Lakukan Pengangkangan Hukum

Comments