Berapa Biaya Bangun Bendungan Tanju dan Mila di NTB?

Ekonomi & Bisnis

News / Ekonomi & Bisnis

Berapa Biaya Bangun Bendungan Tanju dan Mila di NTB?

Berapa Biaya Bangun Bendungan Tanju dan Mila di NTB?

KEPONEWS.COM - Berapa Biaya Bangun Bendungan Tanju dan Mila di NTB? Jakarta - Pengerjaan bendungan Tanju dan Mila ketika ini telah mencapai progres fisik secara keseluruhan sebesar 48,99%.Kedua bendungan ini merupakan dua dari tiga bendungan baru yang dibangun oleh pe...
Loading...
Jakarta - Pengerjaan bendungan Tanju dan Mila ketika ini telah mencapai progres fisik secara keseluruhan sebesar 48,99%.

Kedua bendungan ini merupakan dua dari tiga bendungan baru yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai infrastruktur penunjang ketahanan pangan di daerah tersebut.

Berapa kebutuhan biayanya?

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Sumberdaya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bendungan Tanju dan Mila dibangun oleh PT Hutama Karya PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 357,16 miliar.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR, yang dialokasikan secara multiyears alias tahun jamak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan III Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Japarussidik, mengatakan secara teknis pengerjaan dua bendungan yang ada di Kabupaten Dompu tidak menemui hambatan berarti.

Namun masalah pembayaran lahan kepada warga yang mandek kerap menghambat proses pengerjaan, karena warga menuntut adanya pembayaran terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pengerjaan atau konstruksi.

Ia mengatakan, pembayaran lahan yang sejatinya menjadi tupoksi dari Pemerintah Daerah, membuat pembayaran ditanggulangi terlebih dahulu oleh anggaran Balai Wilayah Sungai (BWS) lantaran kendala pendanaan yang dihadapi oleh Pemda.

Bendungan TanjuBendungan Tanju Foto: Eduardo Simorangkir

"Untuk lahan, hingga ketika ini realisasi pembayaran yang dilakukan sekitar 60%, sedangkan sisanya diupayakan di 2017. Tuntutan warga membuat BWS harus membayar lahan yang jadi tupoksi Pemda, dan hingga ketika ini sisa yang belum terbayar sekitar 40% dan akan diusulkan lewat BWS," katanya kepada di Bendungan Tanju, Dompu, NTB, Kamis (19/1/2017).

Kebutuhan lahan untuk bendungan Tanju sendiri sekitar 325 hektar (ha), yang terdiri dari 5 ha untuk bangunan bendungan, dan 320 ha untuk area genangan bendungan. Lewat pembebasan lahan 60%, dana yang dikeluarkan hingga ketika ini mencapai Rp 3,7 miliar dari total pengadaan lahan 100% kurang lebih Rp 6 miliar.

"60% sama dengan Rp 3,7 miliar, ini sudah termasuk di daerah irigasi milik warga. Ini prioritas, karena tidak mungkin dilakukan konstruksi apabila lahan belum bebas," tambahnya.

Selain kendala pembiayaan pembebasan lahan, hambatan non teknis lainnya dalam pengerjaan bendungan Tanju dan Mila merupakan kurang kooperatifnya warga dalam upaya percepatan pembangunan bendungan ini.

"Banyak dari warga di sini yang kita akomodir, DAM truck kadang-kadang sering terhambat. Misalnya lahan yang kita butuhkan sempit. Tapi warga minta DUM truck punya warga semuanya minta diberdayakan, padahal lokasi sempit," ungkapnya.

Pelaksanaan kegiatan penimbunan di daerah outlet (conduit) pun sempat mengalami hambatan lantaran mandeknya proses negosiasi harga lahan yang dipatok oleh warga.

Bendungan NilaBendungan Mila Foto: Eduardo Simorangkir

"Karena warga awalnya minta dengan harga cukup tinggi dari standar Pemda. Sehingga dari BWS buat MoU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah lahan ini. Seiring berjalannya waktu, masalah itu ketika ini sudah selesai. Makanya ketika ini kita boleh mengerjakan kelanjutan proses conduit atau irigasi," terang dia.

Sementara hambatan dari teknis merupakan curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini. Curah hujan yang tinggi membuat pekerjaan sulit dilakukan.

Hambatan-hambatan ini kemudian membuat target penyelesaian mundur, dari yang semula dijadwalkan keduanya rampung di 2017 menjadi hanya bendungan Tanju yang bisa rampung di akhir 2017.

"Sebenarnya kami minta tetap 2018, tapi ada perintah dari Kementerian, supaya azas manfaatnya lebih cepat, jadi diupayakan selesai 2017 akhir. Karena konstruksinya lebih pendek dibanding Mila. Itu bisa dilakukan, yang penting, kami dijamin keamanan untuk non teknis," tukas Japarussidik. (dna/wdl)

Loading...

Comments