Atasi Pandemi, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru

Internasional

News / Internasional

Atasi Pandemi, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru

Atasi Pandemi, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru

KEPONEWS.COM - Atasi Pandemi, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru KUALA LUMPUR - Jikalau Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola negara, lebih baik membentuk pemerintahan baru daripada membentuk Dewan Operasi Nasional atau Majlis Gerakan Negara (MAGERAN),...

KUALA LUMPUR - Jikalau Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola negara, lebih baik membentuk pemerintahan baru daripada membentuk Dewan Operasi Nasional atau Majlis Gerakan Negara (MAGERAN), kata mantan menteri Zaid Ibrahim, Kamis (10/6/2021).

Dalam sebuah postingan di akun Facebook-nya, mantan menteri hukum tersebut mempertanyakan mengapa wacana pembentukan badan itu diusulkan, sementara tidak ada negara lain di dunia yang memakai tindakan seperti itu.

Zaid mengatakan, komite yang lebih kecil seperti MAGERAN tidak menjamin efektifitas dan tidak ada jaminan akan terbebas dari unsur politik.

Bila Yang di-Pertuan Agong sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola pandemi dan ekonomi, katanya, akan lebih baik kalau pemimpin oposisi Anwar Ibrahim membentuk pemerintahan baru atau menunjuk perdana menteri sementara.

POPULER INTERNASIONAL Raja Malaysia Panggil Para Pemimpin Politik | Hukuman Penampar Emmanuel Macron

Kasus Covid-19 Harian di Malaysia Kembali di Atas 6.000, Tambahan Infeksi Tertinggi di Selangor

Mantan menteri Zaid Ibrahim (kiri) dan pemimpin oposisi Anwar IbrahimMantan menteri Zaid Ibrahim (kiri) dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim (freemalaysiatoday)

"Bila dukungan mayoritas pemimpin oposisi jelas dan dia mempunyai mayoritas yang bisa diterapkan di Parlemen, maka Anwar harus diundang untuk membentuk pemerintahan baru," ungkap Zaid.

"Efektivitas pemerintah dalam menangani masalah kronis sangat tergantung pada dukungan yang diberikan kepada pemimpin."

"Namun, jikalau mayoritasnya tidak cukup besar untuk dapat menahan penyeberangan dan pembelotan, maka perdana menteri sementara harus ditunjuk."

"Dia harus menjadi seseorang yang dapat diterima oleh mayoritas partai politik di Parlemen sehingga dia dapat melakukan pekerjaan tanpa gangguan."

"Seorang perdana menteri sementara yang masa jabatannya pendek, katakanlah untuk jangka waktu 12 bulan, tidak akan menarik 'komplotan' yang bekerja dengan katak di Parlemen untuk menggulingkan pemerintah."

Dengan perdana menteri sementara yang terutama bertugas mengelola pandemi secara efektif dan mempersiapkan bangsa untuk pemilihan umum berikutnya, masa jabatan mereka sebagian besar tidak akan terganggu, katanya.

Comments