Ancam Terbitkan DPO, KPK Persilakan Masyarakat Tangkap Mardani Maming

Nasional

News / Nasional

Ancam Terbitkan DPO, KPK Persilakan Masyarakat Tangkap Mardani Maming

Ancam Terbitkan DPO, KPK Persilakan Masyarakat Tangkap Mardani Maming

KEPONEWS.COM - Ancam Terbitkan DPO, KPK Persilakan Masyarakat Tangkap Mardani Maming JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming setelah tim penyidik KPK Senin kemarin gagal menjemput paksa. "Perlu kami s...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming setelah tim penyidik KPK Senin kemarin gagal menjemput paksa.

"Perlu kami sampaikan, terduga yang tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Penyidik KPK kemarin berusaha menjemput paksa politisi PDIP dan bendahara PBNU tersebut di sebuah apartemen di bilangan Jakarta Pusat.

Namun, berdasarkan hasil pencarian, tim penyidik tidak berhasil menemukan terduga kasus sangkaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.

"Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta hari ini, info yang kami terima, tim KPK belum menemukan terduga di tempat dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Terpisah tim kuasa hukum Mardani H Maming, Denny Indrayana mengaku belum tahu ada upaya jemput paksa yang dilakukan KPK terhadap kliennya.

"Berita baru ya, kamu justru akan mengecek, apakah betul berita tersebut, dan akan melakukan koordinasi pendampingan kalau memang benar, tapi kami akan cek, karena kami justru belum mendapatkan berita itu," ucap Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).

Mardani Maming23Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming. Mardani H Maming saat ini berstatus buron dalam kasus sangkaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu tetap berpegangan pada pandangan agar KPK menunggu putusan praperadilan dibacakan, baru memproses hukum Maming.

Diketahui, pembacaan putusan praperadilan yang diajukan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming akan dibacakan majelis hakim PN Jaksel Rabu (27/7) besok.

"Ya, kita mendasarkan pada surat kami yang dikirimkan, karena kan putusan praperadilannya kan besok lusa ya, Rabu, jadi sebenarnya kita bermohon kepada KPK untuk menghormati proses praperadilan supaya tidak terjadi komplikasikan, kalau nanti mudah-mudahan putusannya dimenangkan kan tidak perlu pemeriksaan," kata Denny.

Comments