Ahli: Penyidik Harus Profesional Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Nasional

News / Nasional

Ahli: Penyidik Harus Profesional Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Ahli: Penyidik Harus Profesional Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi

KEPONEWS.COM - Ahli: Penyidik Harus Profesional Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus sangkaan suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada panitera, Edy Nasution, yang me...
Loading...

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus sangkaan suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada panitera, Edy Nasution, yang menjerat terdakwa Eddy Sindoro.

Pada Senin (11/2/2019), sidang beragenda pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh tim penasihat hukum Eddy Sindoro. Mudzakir ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) dihadirkan ke persidangan.

Mudzakir memaparkan banyak sekali macam hal mulai dari niat pelaku melakukan tindak pidana, tindak pidana korporasi hingga ke barang bukti dan alat bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

"Penyidik harus profesional dari awal sehingga mengkonstruksi secara tepat," tegasnya, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/2/2019).

JK: Aksa Mahmud Tetap Menyokong Jokowi

Di persidangan, tim penasihat hukum Eddy Sindoro menanyakan kepada Mudzakir soal pertanggungjawaban seseorang terhadap korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana.

"Tidak mempunyai jabatan lagi di perusahaan, tetapi diminta pertanggungjawaban," kata tim penasihat hukum Eddy Sindoro.

Lalu, Mudzakir memaparkan, korporasi berbeda dengan subjek hukum orang. Untuk pertanggungjawaban berada di orang yang bertugas menjalankan korporasi atau dalam hal ini pengurus atau pejabat di jajaran direksi.

"Tidak tercatat tidak bisa bertindak untuk dan atas nama korporasi kecuali dapat surat kuasa khusus. Corporate tak berbentuk, konkrit orang. Siapa itu? Direksi dari suatu korporasi bertanggungjawab menjalankan kegiatan korporasi," tambahnya.

Sebelumnya, Eddy Sindoro didakwa melakukan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dengan uang sejumlah Rp 150 juta dan 50 ribu US Dolar.

Dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2018).

Partai Berkarya: Dukungan Muchdi Pr ke Jokowi Sikap Pribadi

Ahli: Penyidik Harus Profesional Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi
Loading...

Comments