Agar Kasus Cak Budi tak Terulang, Kemensos Kebut RUU Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional

News / Nasional

Agar Kasus Cak Budi tak Terulang, Kemensos Kebut RUU Pengumpulan Uang dan Barang

Agar Kasus Cak Budi tak Terulang, Kemensos Kebut RUU Pengumpulan Uang dan Barang

KEPONEWS.COM - Agar Kasus Cak Budi tak Terulang, Kemensos Kebut RUU Pengumpulan Uang dan Barang JAKARTA-- Kementerian Sosial mempercepat finalisasi draft revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 wacana pengumpulan uang dan barang (PUB). Langkah tegas tersebut diambil guna mengantisipasi terulangnya kasus pe...
Loading...

JAKARTA-- Kementerian Sosial mempercepat finalisasi draft revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 wacana pengumpulan uang dan barang (PUB). Langkah tegas tersebut diambil guna mengantisipasi terulangnya kasus penyalahgunaan donasi seperti yang dilakukan Cak Budi beberapa waktu lalu.

"Kami tidak ingin ada lagi kasus Cak Budi - Cak Budi lainnya. Revisi ini untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat atau donatur juga penyelenggara pengumpulan uang dan barang," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai acara temu penyelenggara pengumpulan uang dan barang 2017 di Salemba, Jakarta, Rabu (17/5).

Ketika ini, revisi Undang- Undang tersebut telah memasuki babak uji publik sebelum diharmonisasi dengan kementerian Hukum dan HAM dan akhirnya dimasukan ke program legislasi nasional DPR RI.

"Kami berharap agar mendapatkan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," imbuhnya.

Sebenarnya, kata Khofifah, proses revisi tersebut telah berjalan semenjak tahun 2014. Sejumlah tim Non Government dilibatkan guna menyempurnakan draft revisi yang telah disiapkan, antara lain Oxfam, YLKI, Forum Filantropi, dan lain sebagainya. Sementara dari Pemerintah turut terlibat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ketika ini kami meluaskan tim revisi antara lain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta PPATK. Sementara dari non pemerintah turut terlibat sejumlah perwakilan media," paparnya.

Khofifah memaparkan, revisi ini sangat penting lantaran peraturan tersebut tidak lagi relevan dalam menjawab perkembangan zaman ketika ini. Contoh kecil, perkembangan teknologi komunikasi dan berita yang begitu cepat yang memungkinkan konektivitas dan interaktivitas antara individu dan kelompok.

"Dan itu tidak mengenal waktu dan tempat. Berbeda dengan tahun 1961 dimana teknologi komunikasi dan berita tidak sepesat seperti sekarang ini," ujarnya.

"Undang-undang ini belum mengantisipasi revolusi digital yang terjadi ketika ini, termasuk efektivitas sosial media dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat," tambah dia.

Diterangkan Khofifah, dalam kasus Cak Budi, sesuai peraturan tidak diperkenankan individu/pribadi/perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang.

Agar Kasus Cak Budi tak Terulang, Kemensos Kebut RUU Pengumpulan Uang dan Barang

Comments